ICRAF Gelar Lokakarya Pada Pokja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten OKI
Bahwa kebijakan Satu Peta Nasional atau lebih sering disebut One Map Initiative adalah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam hal informasi geospasial melalui Perpres No 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000.
Arga menjelaskan, Kebijakan ini bertujuan untuk mempermudah dalam menyusun berbagai kebijakan, terkait perencanaan maupun pemanfaatan tata ruang di Kabupaten OKI. Tidak hanya itu, kebijakan ini juga bermanfaat besar dalam mereduksi konflik tumpang tindih data dan mempercepat proses perizinan daerah.
Dibantu Lembaga ICRAF, World Agroforestry Centre bersama dengan World Resource Institute Indonesia yang berinisiatif dalam percepatan proses pelaksanaan kebijakan tersebut dengan sasaran utama memperkuat kapasitas pemerintah daerah untuk mengembangkan dan mengelola basis data untuk perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui penerapan sistem satu peta di tingkat provinsi serta kabupaten yang salah satunya dilaksanakan di Kabupaten OKI.
" Bahwa kegiatan itu akan dilaksanakan selama tiga hari sejak 30 Oktober-1 November 2018. Sebelumnya telah dilaksanakannya tahap pertemuan pemahaman pertama pada Agustus lalu. Kini kita pada tahap lanjutan, dimana peserta adalah Pokja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) yang terdiri dari berbagai OPD di OKI,” ungkapnya.
Maka dari itu, lanjut Arga,“Inti dari pertemuan kali ini kita lebih fokus pada finalisasi struktur Kelembagaan, Standar Operasional Prosedur dan finalisasi alur dan proses tataguna lahan serta lanjutan Sistem Informasi Geografis (SIG) dan alat bantu kompilasi untuk mengkompilasi semua data yang akan kita bahas dalam tiga hari ini,” katanya.
Sebagai contoh, Data-data tematik baik itu Hak Guna Usaha (HGU) ataupun data pola ruang akan dikompilasi melalui validasi metadata, duplikasi, projeksi dan topologi, lalu akan disesuaikan oleh Standar Nasional dalam hal ini Katalog Unsur Geografis Indonesia (KUGI) hingga data itu siap pakai (dalam geoportal database) dan selanjutnya masuk ke tahap integrasi dan sinkronisasi agar mempermudah jika nantinya data tersebut akan digunakan.
Terkait hal ini sekaligus menjadi leading sektor dari tim Pokja TKPRD, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (PUPR) Kabupaten OKI melalui Sekretaris, H Sujasmin ST, didampingi Kabid Tata Ruang, Jerry Hansen ST saat dibincangi mengatakan, bahwa kagiatan ini adalah hasil kerjasama pihaknya dengan ICRAF dalam hal ini sebagai Lembaga Penelitian yang membantu persoalan terkait dengan tata ruang.
Seperti yang diketahui bersama bahwa di OKI ini kapasitas dan kapabilitas terkait tata ruang masih kurang. Dari pertemuan awal hingga sekarang ini pihaknya telah mamasuki tahap peningkatan kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM)-nya dalam memahami pengetahuan dari penataan tata ruang serta pelatihan terkait teknis geospasial yang nantinya berpuncak pada peningkatan SDM dari tata ruang di OKI.
“Diharapkan dengan diadakannya peningkatan SDM dalam memahami pengetahuan pengelolaan tata ruang di OKI ini agar nantinya para SDM ini sudah bisa memahami dan melakukannya sesuai dengan SOP yang menjadi dasar dari tindakan pelaksanaan sistem tata ruang yang akan disepakati bersama,” singkatnya.
Kegiatan yang dihadiri para perwakilan OPD di Kabupaten OKI yang tergabung dalam Pokja TKPRD juga Lembaga dalam hal ini ICRAF dan WRI Indonesia selaku Koordinator Pemahaman dari Kebijakan Satu Peta (KSP) terlihat berjalan lancar. .(Nil)
 Kabupaten OKI){kind=link}
Posting Komentar