Weather (state,county)

Breaking News

Ridho Yahya :Meski Belum Disahkan, Program Pembangunan Sesuai RPJMD Sudah Dilakukan

Prabumulih,SRINE.Com-Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Prabumulih tahun 2018 -2023, Snin (11/2/19) telah dibahas melalui sidang paripurna di Gedung dewan bersama Pemkot.

 Selain sebagai penunjuk arah pembangunan Prabumulih lima tahun kedepan, raperda tersebut juga nantinya  diharapkan dapat membawa kemajuan yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

"Mengingat keterbatasan waktu pembahasan, tentu saja raperda RPJMD ini masih ada beberapa kekurangan,Ungkap Ketua Pansus, H Idham Tergun saat menyampaikan laporan.

Untuk optimalisasi pembangunan baik fisik maupun mental lanjut Idham Tergun, RPJMD ini harus menjadi kiblat kita bersama sebagai dasar janji kampanye Walikota saat kampanye yang dituangkan dalam bentuk visi dan misi.

" Agar pembangunan tidak tumpang tindih dan selaras dengan pembangunan jangka panjang.karena pembangunan daerah merupakan suatu proses dalam meraih kesejahteraan masyarakat ",Ujarnya.

Seirama,Walikota Prabumulih  H Ridho Yahya menuturkan jika nantinya raperda tersebut akan dibawah ke Gubernur untuk ditetapkan sebagai Perda (Peraturan Daerah).

"Insya allah secepatnya akan menjadi Perda sebagai acuan untuk memimpin Prabumulih lima tahun kedepan", Beber Ridho.

Namun kata Ridho, ini merupakan proses lanjutan mengingat ada beberapa program  seperti pengentasan pengangguran dan peningkatan kualitas telah kita lakukan karena dinilai tidak keluar dari rambu -rambu RPJMD.

"Kita berusaha akan menghadirkan Akamigas di Prabumulih. Selama ini hanya ada di Cepu. Nantinya tenaga kerja tidak perlu didatangkan lagi dari pulau Jawa", Tegas Ridho.

Untuk mewujudkannya tambah Ridho,Gubernur Sumsel telah meninjau kesiapannya yang dapat dijadikan acuan kelayakan hadirnya Akamigas tersebut di Prabumulih.

"Gas rumah tangga, museum 3D bisa dijadikan dasar,termasuk sumur tua.Tentu saja tanpa bantuan dewan tidak bisa terwujud. Namun ini masih harus melalui proses kajian dari Kementerian Esdm",Pungkas Ridho.

Sementara itu, Ketua Drpd Prabumulih Ahmad Palo menyampaikan dalam kunjungan kerjanya bersama Walikota di Blora masih dikelola secara tradisional. Jika mau dikelola di Prabumulih kata dia, tentunya harus memperhatikan lingkungan dan menggunakan sumber daya manusia setempat ata:u lokal.

"Jadi perlu kajian lagi. Yang harus diperhatikan dampak sosial dan lingkungan", Ujarnya.

Tidak ada komentar