Paripurna LKPJ 2025, DPRD Prabumulih Rekomendasikan Optimalisasi PAD , Penertiban Aset Hingga Pelayanann Perseroda Petro
SRIWIJAYA NEWS | PRABUMULIH — DPRD Kota Prabumulih menggelar Rapat Paripurna tekait Penyerahan rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2025, Kamis (30/4/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Prabumulih Deni Victoria, didampingi Wakil Ketua I Aryono dan Wakil Ketua II Dipe Anom. Turut hadir Wali Kota Prabumulih H. Arlan, Sekretaris Daerah H. Elman, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.
Dalam rapat tersebut, DPRD secara resmi menetapkan LKPJ Wali Kota Tahun 2025 disertai sejumlah rekomendasi strategis sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintah daerah.
Sejumlah poin menjadi sorotan DPRD, di antaranya pengelolaan aset daerah, khususnya penyewaan ruko milik Pemkot di kawasan PTM II, penertiban aset, hingga pembenahan sistem pengelolaan parkir.
DPRD merekomendasikan agar pengelolaan parkir dialihkan dari Dinas Perhubungan ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain itu, DPRD juga mendorong penguatan inovasi berbasis riset melalui peran BRINDA untuk mendukung peningkatan PAD serta menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di Kota Prabumulih.
Ketegasan terhadap pelaksanaan proyek pembangunan turut menjadi perhatian, terutama terkait pembangunan kantor kelurahan yang tidak selesai tepat waktu. DPRD meminta pemerintah memberikan sanksi tegas terhadap pihak pelaksana yang tidak memenuhi target pekerjaan.
Di sektor pelayanan publik, DPRD menyoroti pentingnya akurasi pencatatan meteran pelanggan guna menghindari tunggakan dan keluhan masyarakat, termasuk pada Perseroda Petro Prabumulih. DPRD juga mengingatkan agar setiap pergeseran anggaran dilakukan melalui koordinasi bersama dan tetap mengedepankan skala prioritas.
Ketua DPRD Kota Prabumulih, Deni Victoria, menegaskan rekomendasi yang disampaikan merupakan bentuk kontrol dan evaluasi konstruktif terhadap jalannya pemerintahan.
“Rekomendasi ini bukan sekadar catatan, tetapi menjadi bahan penting untuk perbaikan ke depan agar setiap program tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Prabumulih H. Arlan menyampaikan apresiasi atas masukan dan rekomendasi yang diberikan DPRD. Ia memastikan seluruh rekomendasi akan ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kinerja pemerintah, khususnya dalam pelayanan publik dan peningkatan PAD.
Posting Komentar