Header Ads

Dewan Prabumulih Dorong Kebijakan Operasional SMA Di Kembalikan Kepangkuan Daerah

Anggota Dprd Prabumulih, Idham Tergun saat diwawancara media

PRABUMULIH, SRINE-- Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). . Zonasi pendidikan ini dimaksudkan untuk percepatan pemerataan akses dan kualitas pendidikan nasional.

Namun sistem yang terdiri dari jalur zonasi, prestasi dan tes  potensi akademi ini banyak mengundang hiruk - pikuk lantaran banyak yang tidak bisa dijalankan didaerah.

Kritik membangun juga datang dari Anggota Dprd Prabumulih, Idham Tergun  menurutnya, sesungguhnya tidak semua regulasi pemerintah pusat bisa diterapkan secara utuh didaerah, seperti peraturan terkait PPDB .

" Jalur zonasi di Jakarta bisa diterapkan untuk menghemat transportasi. Namun di Prabumulih tidak bisa. Seperti SMAN 5 di Gunung Kemala kan kecil,  penduduknya sedikit dan tidak ada tower (Signal). Jadi mana bisa daftar online diterapkan," ujar politisi senior Hanura Prabumulih ini, Senin (29/6/2020).


Anggota Dprd Prabumulih, Ade Irama SH saat berkunjung ke Rsud Prabumulih 
Di sisi lain memang menurutnya, suatu formula tidak mungkin bisa memuaskan dan membuat nyaman  semua pihak  lantaran masing-masing orang terkadang punya muatan masing-masing.

" Selagi masih wajar dan tidak ada manipulasi data ya sah- sah saja. Kecuali ada kepentingan pribadi," katanya.
Namun anggota komisi III ini berharap agar kebijakan operasional SMA kembali diserahkan kepada Kabupaten atau Kota.

" Serahkan lah kembali ke daerah,  Karena mereka lebih tahu kondisi yang ada di daerah masing-masing," tegasnya.

Seirama, Dewan Prabumulih  Ade Irama, SH juga mengamini dan berharap agar wewenangnya dikembali kan kepangkuan daerah.

" Tapi ya itu kan sudah ketentuan Undang-undang. Kita mendorong agar kabupaten atau kota yang urus," kata politisi muda Gerindra ini.

Tanggapan juga datang dari politisi muda PDIP Prabumulih, Alfa Sujadmiko. Menurut nya semesti nya kebijakan pemerintah pusat harus sejalan dengan daerah dan mendorong agar permasalahan ini kembali ke daerah.

" Jalur zonasi tapi banyak siswa yang tempat tinggalnya dekat dengan sekolah malah tidak masuk. Kembalikan lagi ke daerah, biar bagi tugas lah," tandas Alfa. (Ad)

Tidak ada komentar

Gambar tema oleh rajareddychadive. Diberdayakan oleh Blogger.