Berkat Dukungan DPRD, Pemkab OKU Meraih WTP 4 Kali Berturut - Turut.

Redaksi Rabu, Mei 15, 2019 0

BATURAJA,SRINE.Com - Rapat Paripurna II DPRD OKU masa persidangan kedua tahun sidang 2019 dalam rangka pembahasan raperda buku tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan APBD OKU tahun Anggaran 2018, Rabu (15/5), di ruang Paripurna DPRD OKU dengan agenda jawaban Bupati atas pandangan umum anggota dewan.

Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD OKU, Dra Hj Indrawati MH, dihadiri Bupati OKU, Drs H Kuryana Azis; Wakil Bupati OKU, Drs Johan Anuar SH MM; Ketua DPRD OKU, Zaplin Ipani SE; unsur Muspida, anggota DPRD OKU, Sekretaris DPRD OKU, A Karim SE MT, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian di lingkungan Pemkab OKU.

Pimpinan sidang, Dra Hj Indrawati MH, mengatakan, pandangan umum anggota dewan terhadap raperda Oku tentang LPG pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2018 yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD OKU, anggota Dewan menyampaikan berbagai pertanyaan, himbauan dan saran, baik yang menyangkut langsung materi raperda maupun hal-hal yang terjadi dan berkembang dalam masyarakat, yang menurut anggota dewan perlu dicermati dan disikapi oleh pemerintah daerah.

"Perlu kita pahami bersama, bahwa pertanyaan - pertanyaan, himbauan dan saran yang disampaikan anggota dewan tersebut, sama sekali bukanlah untuk mencari kelemahan pihak eksekutif selaku penyelenggara pemerintahan. Namun sebaliknya, kesemuanya itu bertujuan untuk penyempurnaan materi raperda itu sendiri yang pada gilirannya nanti akan berpengaruh pada proses pembangunan di Kabupaten OKU," ucap Indrawati.

Bupati OKU, Drs H Kuryana Azis, menyampaikan penjelasan - penjelasan serta jawaban atas pertanyaan dan himbauan anggota DPRD OKU.
Terhadap pandangan umum fraksi Golkar gabungan yang disampaikan melalui juru bicaranya Ir H Saifudin AB, terkait penambahan kendaraan pengangkutan sampah, Bupati menyatakan hal tersebut menjadi perhatian dan menjadi pertimbangan Pemerintah Kabupaten OKU dalam tahun anggaran mendatang sesuai kemampuan keuangan daerah.

"Berkaitan dengan usulan perbaikan lampu jalan di beberapa tempat sebagian besar sudah diperbaiki selebihnya akan segera ditindaklanjuti melalui dinas terkait," ungkap Kuryana.

Terhadap pandangan umum fraksi Demokrat yang disampaikan melalui juru bicaranya Yopi Sahrudin, Bupati mengapresiasi anggota dewan terhadap upaya peningkatan sumber - sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah dilakukan Pemkab OKU merupakan bentuk dukungan dan dorongan bagi pihaknya untuk terus bekerja keras memajukan pembangunan di OKU.

 "Sesungguhnya keberhasilan peningkatan PAD tersebut adalah buah hasil kerjasama antara Pemerintah Kabupaten OKU dan DPRD OKU," Kata Kuryana.

Terkait himbauan anggota Dewan terhadap upaya memaksimalkan capaian realisasi anggaran, Bupati menyampaikan bahwa hal tersebut menjadi pasukan penting bagi pemerintah Kabupaten Oku dalam efisien dan efektif kan program dan rencana belanja anggaran.

"Perlu kami kemukakan bahwa sejak beberapa tahun terakhir kita telah melakukan beberapa langkah pembenahan sistem pengelolaan anggaran. langkah-langkah tersebut telah menjadi bagian penting dari aspek penilaian BPK RI sehingga kita mampu meraih predikat opini WTP untuk keempat kalinya," timpal Kuryana.

Terhadap adanya penurunan capaian PAD tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 yang lalu, menjawab pandangan umum fraksi PDIP Perjuangan gabungan PKP Indonesia yang disampaikan melalui juru bicaranya haji Azuzandri SH, Bupati menyampaikan, bahwa sesungguhnya nilai pendapatan mengalami peningkatan namun persentase capaian tidak memenuhi target yang ditetapkan.

 "kondisi ini diakibatkan tidak tercapainya target yaitu pada sektor pajak penerangan jalan yang disebabkan oleh pemberlakuan tarif yang baru belum bisa dilakukan dikarenakan Perda tentang pajak penerangan jalan yang baru (saat itu) masih dalam tahap evaluasi di kementerian Dalam Negeri," urai Kuryana.

Sedangkan, lanjut Kuryana, retribusi pemakaian kekayaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, memang masih perlu pembenahan dalam pengelolaan potensi yang dimiliki.

 "oleh karenanya di tahun mendatang akan dilakukan optimalisasi secara menyeluruh terhadap potensi sumber pendapatan daerah. Diantaranya, melalui pengkajian dan analisis secara cermat terhadap penetapan target, serta di sisi lain akan terus diintensifkan pemungutan retribusi daerah," terang Kuryana.

Terhadap pandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional yang disampaikan melalui juru bicaranya, Joni Awaludin SIKom, terkait tidak tercapainya target pendapatan dan realisasi belanja, Bupati menyampaikan bahwa kendala pencapaian target pendapatan tentunya akan menjadi perhatian serius bagi semua pihak dan harus dilakukan dengan pembenahan dalam pengelolaan sumber pendapatan daerah, khususnya pada pajak dan retribusi Daerah.

"Caranya, mengaktifkan sistem pemungutan pajak dan retribusi Daerah menurut ketentuan yang telah ditetapkan, melakukan analisa penetapan target secara cermat sesuai dengan potensi sumber pendapatan yang ada serta sosialisasi dan pengawasan serta penegakan aturan," terang Kuryana.

Dilanjutkan Kuryana, untuk peningkatan pendapatan daerah dari sektor hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dapat dilakukan dengan cara pembinaan dan pembinaan manajemen BUMD serta pengawasan kinerja usaha BUMD. "Perlu kami jelaskan, bahwa tidak tercapainya target pendapatan dari jasa giro, sangat terkait dengan kebijakan pemerintah pusat yang melakukan pembatasan terhadap jumlah kas daerah yang ada di bank. Sedangkan untuk peningkatan deviden tentunya harus disertai dengan upaya peningkatan jumlah penyertaan modal daerah pada bank Sumsel Babel," tegas Kuryana.


Terhadap pandangan umum Fraksi Keadilan Sejahtera yang disampaikan melalui juru bicaranya Efallah Mitra, terhadap perencanaan anggaran kegiatan dan adanya kecenderungan kurang efektifnya monitoring dan pengawasan terhadap BPD sehingga berdampak terhadap realisasi belanja, Bupati menegaskan, bahwa akan menekankan peningkatan kinerja opd dalam merumuskan dan melaksanakan program kerja anggaran secara tepat, cermat dan efisien yang didukung dengan data yang akurat serta memperhatikan skala prioritas.

"Sesungguhnya Pemkab Oku telah melaksanakan analisis beban kerja dengan mempedomani peraturan Menpan dan RB. Hasil analisis tersebut akan digunakan untuk mengetahui jumlah pegawai yang dibutuhkan. perlu kami informasikan bahwa saat ini analisis beban kerja yang telah dilakukan masih menunggu validasi dari Menpan RB," timpal Kuryana.

Terhadap pandangan umum fraksi NasDem yang disampaikan melalui juru bicaranya, Mulawarman, Bupati menerangkan, untuk mendorong peningkatan Pendapatan asli daerah perlu diupayakan penambahan penyertaan modal sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. "Untuk lebih meningkatkan realisasi belanja daerah sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah maka setiap diharuskan menyusun program dan kegiatan berdasarkan pendekatan prestasi kerja," tukas Kuryana.

Terhadap pandangan umum Fraksi Partai kebangkitan bangsa yang disampaikan melalui juru bicaranya Robi Vitergo, ST, terkait permasalahan yang berkembang di masyarakat, Bupati menjelaskan, untuk jalan Simpang Lekis menuju Trans unit II Batumarta telah ditangani oleh Balai Besar Jalan wilayah VII Palembang sedangkan Pemkab OKU telah menganggarkan dana APBD tahun 2019 serta melalui bantuan Gubernur Sumatera Selatan tahun anggaran 2019.

 "Untuk ruas jalan Gunung Meraksa menuju Kartamulia dan Tanjung lengkayap - Bunga Tanjung telah dianggarkan melalui APBD tahun 2019. Pada saat ini untuk luas jalan tersebut sudah masuk ke tahapan lelang. untuk ruas jalan Simpang Lubuk Baru menuju Negeri Sindang akan menjadi perhatian dan akan diprogramkan pada tahun anggaran 2020," beber Kuryana.

Mengenai kinerja layanan air bersih PDAM OKU, yang saat ini dinilai kurang sesuai dengan harapan, Bupati menjelaskan bahwa persoalan kualitas pelayanan air bersih akan menjadi catatan penting bagi pemerintah Kabupaten Oku dan akan segera dilakukan evaluasi secara teknis yang meliputi peralatan pengelolaan air baku, jaringan distribusi air dan kapasitas mesin pompa air, evolusi manajemen perusahaan melalui SDM, sarana prasarana dan anggaran.

"Rencana pengembangan instalasi pengelolaan air pada wilayah beberapa lokasi yang direncanakan di antaranya di wilayah Kelurahan Sekar Jaya dan program kemitraan dengan pihak ke 3 di antaranya PDAM Tirta Raharja Bandung yang meliputi bidang teknis, administrasi, layanan dan keuangan," tukas Kuryana.

Ditambahkan Kuryana, dalam menanggapi semua materi pandangan umum yang disampaikan anggota dewan pihaknya telah berupaya menjawab dan menjelaskan semua usul, saran dan pertanyaan maupun imbauan yang disampaikan.

"Kami menyadari bahwa materi jawaban yang telah kami sampaikan ini mungkin belum sepenuhnya memenuhi harapan. untuk itu terhadap hal-hal yang perlu penjelasan dan pembahasan lebih lanjut kiranya dapat dibicarakan pada tahapan rapat pansus berikutnya," pungkas Kuryana.

Pada bagian akhir, Indrawati menyampaikan mudah-mudahan dengan jawaban dan penjelasan Bupati, semua pihak mendapatkan gambaran serta kejelasan dari hal-hal yang disarankan dan dipertanyakan oleh anggota dewan pada rapat sebelumnya.

 "Selanjutnya, sesuai dengan tahapan pembicaraan dalam rapat paripurna, materi raperda pertanggungjawaban APBD tahun 2018 ini akan dibahas lebih lanjut dalam rapat rapat panitia khusus DPRD dan dilanjutkan peninjauan lapangan," pungkas Indrawati. (ADV)