Lewat Audiensi, GPMH Sampaikan 7 Point Tuntutan Ke DPRD Prabumulih
SRIWIJAYA NEWS | Perwakilan Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Mahasiswa Hukum (GPMH) menggelar aksi damai dalam bentuk audiensi di Gedung DPRD Kota Prabumulih ,Kamis (4/9/2025).
Kedatangan perwakilan GPMH ini disambut langsung Ketua H Deni Victoria dan anggota DPRD Prabumulih di ruang Banggar dibawah kawalan ketat petugas TNI dan Polres Prabumulih.
Dalam kesempatan tersebut GPMH
Mendesak DPR RI dan DPRD Prabumulih untuk segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Pejabat Publik.
Meminta evaluasi sistem gaji DPR RI dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak masuk akal serta tidak etis di tengah kesenjangan dan krisis ekonomi masyarakat.
Menuntut transparansi hasil audit kepublik, mulai dari bukti pembelian, laporan pemakaian, hingga sisa dana atau pengembalian dana.
Meminta DPR RI dan DPRD Kabupaten/Kota untuk menghapus sistem buruk partai yang menyebabkan tunduknya pemerintah terhadap oligarki partai.
Mendesak pemerintah untuk menurunkan harga pangan dan tarif pajak yang memberatkan rakyat di tengah ketidakstabilan ekonomi.
GPMH menilai DPR RI dan DPRD Kabupaten/Kota sudah tidak berkompeten dan tidak memiliki sense of crisis dalam menghadapi kondisi bangsa saat ini.
Dalam rangka mengawal tuntutan tersebut, Ketua DPRD Kota Prabumulih harus membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Sikap resmi yang mendukung penuh tuntutan ini, sebagai bentuk komitmen politik dan konsistensi DPRD Kota dalam mengawal aspirasi rakyat.
Tidak sebatas itu saja Gabungan Mahasiswa ini juga meminta DPRD Kota Prabumulih harus ikut mengawal tuntutan aksi massa yang telah disampaikan dan di respon oleh ketua DPRD Sumsel bapak Andie Dinialdie, SE MM pada Senin 1 September 2025 di Palembang.
Adapun tujuh poin tuntutan tersebut adalah,
A. Batalkan kenaikan tunjangan DPR.
B.Sahkan RUU Perampasan Aset. C. Evaluasi kinerja DPR agar lebih transparan dan akuntabel.
D. Reformasi sistem penerimaan Polri yang tidak transparan dan sarat praktik kotor.
E. Copot Kapolri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas banyaknya pelanggaran aparat dan F. Prioritaskan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik.
G. Kembalikan kebebasan pers dengan mencabut aturan/kebijakan yang membungkam media.
Kemudian harahap adik mahasiswa yang mewakili masyarakat Prabumulih meminta juga supaya DPRD Kota Prabumulih harus memiliki kepekaan krisis terhadap situasi nasional maupun lokal. Aspirasi yang mendesak tidak boleh ditunda, karena menyangkut keadilan, kesejahteraan, dan masa depan generasi muda.
DPRD Kota Prabumulih harus aktif menyelaraskan tuntutan di tingkat daerah dengan isu nasional, sehingga perjuangan masyarakat tidak terputus dan menjadi bagian dari agenda perubahan nasional.
DPRD Kota Prabumulih harus membuat agenda dialog terbuka dan berkala dengan pemuda pemudi mahasiswa dan masyarakat, agar aspirasi tidak hanya berhenti di momentum aksi saja.
DPRD Kota Prabumulih harus menunjukkan sikap transparan kepada publik terkait langkah apa saja yang sudah dilakukan dalam menindaklanjuti aspirasi, baik melalui publikasi resmi maupun forum terbuka.
DPRD Kota Prabumulih wajib memberikan jaminan bahwa setiap aspirasi yang masuk akan ditindaklanjuti dengan mekanisme resmi, bukan hanya sekadar didengar tanpa hasil nyata.
Dari semuanya itu Gerakan Mahasiswa yang tergabung dalam sebutan (GPMH) tujuannya yakni mengigatkan Baik Legislatif dan Eksekutif untuk kemajuan Prabumulih.
Sementara Ketua DPRD Prabumulih , Deni Victoria menyambut baik kehadiran mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya .
" Terkait tuntutan yang menjadi wewenang pemerintah pusat akan dibawa ke pusat , kami juga menyambut baik masukan yang ditujukan kepada kami sebagai sebagai untuk menjadi lebih baik lagi kedepan," tuturnya.
Posting Komentar