Reses DPRD Sumsel Dapil VI di SMAN 2 Prabumulih , Jaring Aspirasi 4 RKB Hingga Bus Sekolah
SRIWIJAYA NEWS | Prabumulih – Setelah melaksanakan reses Sidang ke-V Tahun 2026 di Kecamatan Prabumulih Selatan dan Rambang Kapak Tengah, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Daerah Pemilihan (Dapil) VI kembali melanjutkan agenda reses di Kecamatan Prabumulih Timur dan Kecamatan Cambai, Selasa (17/02/26).
Rombongan DPRD Sumsel Dapil VI yang terdiri dari H Ahmad Palo (PPP), Muhammad Candra (PKB), Mohd Muaz Ar-Riqky (PKS), Hj Lury Elza Alex Noerdin (Golkar), H Ganjar Iman (NasDem) dan Ismail Hairulpala (Demokrat) memulai kunjungan di SMAN 2 Prabumulih.
Kepala Sekolah SMAN 2 Prabumulih ,Freni Listiyan menyampaikan Aspirasiterkait 17 tenaga honorer yang belum diangkat menjadi PPPK paruh waktu .
" Mudah-mudahan DPRD Provinsi dapat menjadi jembatan aspirasi agar persoalan tersebut dapat dibawa hingga ke tingkat paripurna dan diperjuangkan realisasinya.
Selain itu, disampaikan pula kebutuhan empat Ruang Kelas Baru (RKB). Saat ini, kekurangan ruang belajar membuat sebagian siswa terpaksa menggunakan ruang asrama sebagai tempat belajar.
Sementara itu, Anggota DPRD Sumsel Ahmad Palo menjelaskan bahwa di SMAN 2 ditemukan sejumlah prasarana yang tidak memadahi.
“Jika sarana dan prasarana tidak memadai, tentu proses belajar mengajar tidak akan berjalan maksimal,” ungkap Koordinator Reses Dapil VI, Ahmad Palo.
Ia menegaskan, kehadirannya bersama Dinas Perkim Provinsi bertujuan agar reses tidak sekadar menjadi ajang serap aspirasi, tetapi juga diikuti langkah konkret sesuai kebutuhan prioritas.
Palo menyatakan dalam waktu dekat pihaknya akan berkomunikasi dengan Arlan, guna mengoordinasikan batas kewenangan antara pemerintah kota dan provinsi .
Palo berharap reses kali ini dapat membawa kebaikan bagi semua dan mudahan -mudahan usulan dapat diperjuangkan hingga proses realisasi.
Selain RKB, aspirasi lain yang mencuat yakni kebutuhan bus mahasiswa serta skema beasiswa bagi siswa kurang mampu.
Sedangkan Mohd Muaz Ar-Riqky menegaskan bahwa sekolah negeri di Sumatera Selatan pada prinsipnya gratis dan praktik pungutan liar (pungli) dilarang.
“Untuk seragam boleh saja, namun harus ada pendampingan dan transparansi, sesuai kualitas dan RAB. Kita juga akan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi terkait regulasi pungutan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan guru agar kualitas pendidikan terus meningkat.
Pengawasan Anggaran dan TKB 2027.
Anggota DPRD lainnya, Hj Lury Elza Alex Noerdin, menyampaikan bahwa tugas DPRD adalah melakukan pengawasan anggaran, termasuk alokasi Rp9 miliar untuk bus rute Palembang–Indralaya. Sementara untuk rute Prabumulih–Indralaya masih dalam proses pembahasan.
Tidak hanya itu, perjuangan Tunjangan Kinerja (TKB) tahun 2027 juga menjadi salah satu agenda yang akan terus didorong DPRD demi meningkatkan kesejahteraan aparatur dan tenaga pendidik.
Melalui reses ini, DPRD Sumsel Dapil VI berharap aspirasi masyarakat, khususnya di sektor pendidikan, dapat terakomodasi dan diwujudkan secara bertahap sesuai skala prioritas dan kewenangan.
Posting Komentar