Belum Kantongi SLHS, BGN Nonaktifkan Sementara 492 Dapur SPPG di Sumatera
Maret 8, 2026
SRIWIJAYA NEWS | PRABUMULIH, – Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan menonaktifkan sementara operasional 492 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Pulau Sumatera mulai Senin 9 Maret 2026 mendatang.
Kebijakan ini diambil karena ratusan dapur tersebut belum memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), yang menjadi salah satu syarat penting dalam menjamin keamanan pangan bagi masyarakat.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN, Harjito, menjelaskan bahwa langkah penghentian sementara ini merupakan bagian dari upaya memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar kebersihan dan keamanan makanan sebelum beroperasi.
Menurutnya, seluruh SPPG wajib melalui proses pendaftaran serta verifikasi SLHS di dinas kesehatan setempat sebagai bentuk pengawasan terhadap kualitas pelayanan dan keamanan pangan.
“Penghentian sementara ini merupakan langkah korektif agar setiap dapur yang beroperasi benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan,” ujar Harjito, Sabtu (7/3/2026).
Ia menambahkan, kebijakan tersebut diberlakukan terhadap dapur MBG yang telah beroperasi lebih dari 30 hari namun belum melakukan pendaftaran SLHS.
BGN, kata dia, memberikan kesempatan kepada seluruh pengelola SPPG untuk segera melengkapi kewajiban administrasi serta memenuhi standar sanitasi yang ditetapkan.
Setelah proses pendaftaran dan verifikasi selesai, dapur MBG tersebut dapat kembali diaktifkan.
Dari total 492 dapur yang dinonaktifkan sementara, Sumatera Utara menjadi provinsi dengan jumlah terbanyak yakni 252 dapur.
Disusul Lampung sebanyak 77 dapur, Aceh 76 dapur, Sumatera Barat 69 dapur, Riau sembilan dapur, Kepulauan Riau lima dapur, dan Bengkulu empat dapur.
Sementara itu, beberapa provinsi seperti Sumatera Selatan, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung tercatat tidak memiliki dapur MBG yang belum mendaftar SLHS.
Harjito menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari penguatan pengawasan terhadap program MBG yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak sekolah.
“Program ini berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, sehingga standar keamanan pangan harus dipenuhi,” katanya.
BGN juga mengimbau para pengelola dapur yang terdampak kebijakan tersebut agar segera berkoordinasi dengan dinas kesehatan di daerah masing-masing guna mempercepat proses pendaftaran SLHS agar operasional dapat kembali berjalan. (Raif).
Masyarakat Dapat Mengadukan terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Badan Gizi Nasional (BGN) dapat disampaikan melalui hotline SAGI 127,
WhatsApp 0811-1000-8008, atau situs resmi bgn.lapor.go.id. Laporan dapat berupa keluhan kualitas makanan, distribusi, atau saran.
Saluran Pengaduan Resmi MBG:
Hotline 24 Jam: 127 (Sahabat Sentra Aduan Gizi Interaktif – SAGI).
WhatsApp/Website: 0811 1000 8008 (WhatsApp) dan bgn.lapor.go.id.
Hotline Operasional (Senin-Jumat, 09.00-22.00 WIB):
088293800268 (Operator 1)
088293800376 (Operator 2)
Email: halo@bgn.go.id.
Badan Gizi Nasional
Langkah Melaporkan:
Buka situs bgn.lapor.go.id.
Pilih menu “Lapor” atau tombol pengaduan.
Isi formulir (identitas, lokasi, detail aduan) dan lampirkan bukti (foto/dokumen). Kirim laporan.
Pastikan laporan memuat informasi jelas mengenai lokasi dan masalah yang ditemukan agar segera ditindaklanjuti.
REPOTER : ADIT
Posting Komentar