Rapat Sensus Ekonomi Tahun 2026, Reno : Data Yang Tepat Menghasilkan Kebijakan Tepat Juga
Sekretaris Bappeda Prabumulih , Reno Noprianto Saat Wawancara Bersama Awak Media , 3 Maret 2026 (Kanan)
SRIWIJAYA NEWS | PRABUMULIH – Pemerintah Kota Prabumulih melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Rapat Sosialisasi Sensus Ekonomi Tahun 2026 di Ruang Rapat Lantai 1 Pemkot Prabumulih, Selasa (3/3/2026) pukul 09.00 WIB.
Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Prabumulih, jajaran Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Prabumulih, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Bagian Setda Kota Prabumulih, serta para camat dan lurah se-Kota Prabumulih.
Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada seluruh perangkat daerah dan aparatur kewilayahan terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung pendataan yang komprehensif dan akurat.
Wali Kota Prabumulih dalam arahannya menegaskan pentingnya data yang valid sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Menurutnya, hasil sensus akan menjadi pijakan strategis dalam menentukan arah pembangunan ekonomi, termasuk penguatan sektor UMKM dan potensi usaha di tingkat kelurahan.
Sementara itu, perwakilan BPS Kota Prabumulih memaparkan mekanisme pelaksanaan sensus, tahapan pendataan, serta peran aktif pemerintah daerah dalam menyukseskan kegiatan tersebut.
Kepala Bappeda Kota Prabumulih Ir.Abu Shohib, M.Si melalui Sekretaris Dinas Reno Noprianto, S.Hut mengatakan Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda strategis nasional yang akan menjadi fondasi dalam menyusun arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah ke depan.
" Sosialisasi ini untuk meminta OPD menghadirkan data yang berkualitas , karena Data yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang tepat juga," katanya.
Menurutnya , Saat ini data yang dimiliki BPS yang diakui secara nasional, Bappeda hanya sebagai koordinator agar data tersebut bisa di pakai semua OPD.
“Sensus ini bukan sekadar pendataan rutin. Data yang dihasilkan akan menjadi dasar penyusunan program prioritas, mulai dari penguatan UMKM, sektor perdagangan, jasa, hingga perencanaan investasi daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, secara teknis pelaksanaan sensus dilakukan oleh BPS, namun pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran proses pendataan. Tahapan awal koordinasi dimulai dari OPD terkait untuk sinkronisasi data usaha, pemetaan wilayah, serta memastikan dukungan aparatur kecamatan dan kelurahan.
“Pendataan dilakukan oleh BPS, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi OPD, camat, dan lurah. Kita ingin seluruh pelaku usaha, baik skala mikro maupun besar, benar-benar terdata,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, BPS Kota Prabumulih juga memaparkan tahapan pelaksanaan sensus yang ditargetkan berlangsung hingga Juli 2026. Selama periode tersebut, petugas akan melakukan pendataan menyeluruh terhadap unit usaha di seluruh wilayah Kota Prabumulih.
Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Prabumulih dapat berjalan lancar serta menghasilkan data yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan di masa mendatang.
Posting Komentar