APM Walk Out dari RDP DPRD Prabumulih, Kecewa Permintaan Rapat Lintas Komisi Tak Dipenuhi
SRIWIJAYA NEWS | PRABUMULIH – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPRD Prabumulih sebagai forum mediasi antara Aliansi Prabumulih Menggugat (APM), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), PT Pertamina, PT PDSI, dan PT PDC terkait transparansi rekrutmen tenaga kerja berakhir tanpa menghasilkan kesepakatan, Jumat (5/6/2026).
Rapat yang baru berlangsung sekitar 15 menit tersebut mendadak terhenti setelah perwakilan APM yang dipimpin Ketua Umum Adi Susanto, SH, memilih walk out atau meninggalkan ruang sidang.
Aksi tersebut dilakukan karena tuntutan APM agar persoalan yang mereka angkat dibahas dalam rapat lintas komisi DPRD tidak dapat dipenuhi oleh Komisi II.
Ketua Komisi II DPRD Prabumulih, Riza Ariansyah, didampingi Sekretaris Komisi II, H. Ahmad Riza Diswan, menjelaskan bahwa pihaknya hanya menjalankan fungsi sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan.
“Komisi II hanya menjalankan tugas sesuai kewenangan yang dimiliki. Tuntutan agar persoalan ini dibawa ke rapat lintas komisi tidak dapat kami penuhi karena bukan merupakan kewenangan Komisi II,” ujar Riza kepada awak media.
Ia menambahkan, salah satu tuntutan yang disampaikan APM dalam aksi lalu berkaitan dengan PT KAI yang secara kelembagaan merupakan ranah dinas perhubungan yang menjadi mitra kerja Komisi III DPRD Prabumulih.
“Apalagi salah satu tuntutan APM menyangkut PT KAI yang jelas merupakan mitra Komisi III. Jadi persoalan tersebut bukan domain Komisi II,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua APM Adi Susanto mengaku kecewa lantaran keinginan pihaknya untuk membawa persoalan tersebut ke forum lintas komisi tidak terpenuhi.
Menurut Adi, permintaan tersebut diajukan karena tuntutan yang disampaikan APM saat aksi pada 13 Mei lalu tidak hanya berkaitan dengan persoalan ketenagakerjaan, tetapi juga menyangkut berbagai isu lain yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Dalam tuntutan kami ada 21 poin. Beberapa di antaranya menyangkut persoalan zonasi, PT KAI, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan berbagai persoalan lain yang tidak hanya terkait ketenagakerjaan. Bahkan tuntutan itu sudah diterima dan ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD,” katanya melalui sambungan telepon.
Adi juga menyoroti adanya pertemuan terlebih dahulu antara Komisi II, pihak Pertamina, dan Disnaker sebelum RDP dimulai. Menurutnya, hal itu membuat ruang dialog dalam rapat menjadi kurang efektif.
“Ketika rapat dibuka, sidang langsung memberikan kesempatan kepada pihak Disnaker untuk menyampaikan penjelasan. Jadi apa lagi yang akan kami tanyakan? Karena itu kami memilih keluar dari rapat,” ujarnya.
APM berencana melakukan koordinasi lanjutan dengan pimpinan DPRD Prabumulih guna mencari solusi atas persoalan yang mereka sampaikan.
“Kami akan bertemu dengan Ketua DPRD pada Senin nanti untuk berkoordinasi lebih lanjut terkait masalah ini,” tutup Adi.
Posting Komentar