DPPPA Prabumulih Perkuat Pencegahan Kekerasan dan Perlindungan Anak Lewat Program Nasional
SRIWIJAYA NEWS | Prabumulih – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Prabumulih terus memperkuat upaya pencegahan kekerasan, menciptakan ruang aman di era digital, serta memenuhi hak-hak perempuan dan anak melalui berbagai program strategis yang dijalankan secara kolaboratif.
Kepala DPPPA Kota Prabumulih, Eti Agustina, S.KM M.Kes, mengatakan pihaknya berkomitmen menyukseskan program prioritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dengan menggandeng berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dan elemen masyarakat.
"Kemen PPPA memiliki tiga program hasil terbaik cepat (quick win), yaitu Ruang Bersama Merah Putih, perluasan fungsi layanan Call Center SAPA 129, dan Satu Data Gender dan Anak. Ketiga program ini membutuhkan sinergi lintas sektor karena berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, keluarga, hingga sektor pembangunan lainnya," ujar Eti sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Prabumulih, Kamis (25/6/26).
Selain itu, DPPPA Prabumulih juga terus mengembangkan Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Melalui program tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak hingga ke tingkat akar rumput secara menyeluruh melalui implementasi Ruang Bersama Merah Putih.
"Melalui Ruang Bersama Merah Putih, kami ingin menghadirkan solusi terhadap berbagai persoalan perempuan dan anak, mulai dari kesehatan, pemenuhan gizi, pendidikan, penguatan cinta budaya, hingga pemberdayaan ekonomi perempuan dengan melibatkan kementerian, pemerintah daerah, dan masyarakat," jelasnya.
Eti menambahkan, program prioritas berikutnya adalah perluasan pemanfaatan Call Center SAPA 129 yang tidak hanya melayani pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, tetapi juga berbagai persoalan lain yang berkaitan dengan perempuan dan anak.
Di sisi lain, DPPPA Prabumulih juga terus melakukan berbagai upaya mitigasi dan sosialisasi untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, sekaligus mengantisipasi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.
Sementara itu, program prioritas ketiga adalah percepatan pengembangan Satu Data Gender dan Anak. Data tersebut diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan serta program yang lebih tepat sasaran, termasuk intervensi sosial dan ekonomi bagi kelompok yang paling membutuhkan.
"Karena itu, kami membutuhkan dukungan seluruh pihak dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak melalui berbagai program yang dijalankan, sekaligus mendukung peningkatan kualitas hidup serta memperkuat peran dan partisipasi perempuan dan anak sebagai aktor utama pembangunan," pungkas Eti.
Posting Komentar