Gubernur Herman Deru Sampaikan Raperda Pertanggungjawaban APBD Sumsel 2025 di Rapat Paripurna DPRD
SRIWIJAYA NEWS | PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menghadiri Rapat Paripurna XXXVII DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Senin (22/6/2026) pagi.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Herman Deru menyampaikan penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025.
Dalam sambutannya, Herman Deru menjelaskan bahwa penyampaian Raperda tersebut merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan negara dan daerah. Raperda yang disampaikan telah melalui proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
"Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah diaudit oleh BPK RI," ujar Herman Deru.
Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ini merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran daerah yang telah dijalankan selama Tahun Anggaran 2025. Melalui pembahasan bersama DPRD, diharapkan dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, efektif, dan akuntabel dalam mendukung pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan.
Rapat Paripurna XXXVII DPRD Provinsi Sumsel tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumsel, jajaran Forkopimda, kepala perangkat daerah, serta sejumlah undangan lainnya.
Posting Komentar