Herman Deru: Proses Hukum Kepala Daerah Jangan Ganggu Pelayanan Publik dan Pembangunan
SRIWIJAYA NEWS | PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan bahwa proses hukum yang menjerat kepala daerah maupun wakil kepala daerah tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan, pelayanan publik, serta pelaksanaan program pembangunan di daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Herman Deru menanggapi dua kasus hukum yang belakangan menjadi perhatian publik di Sumsel. Diketahui, Bupati Muara Enim diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sementara Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Iwan Tuaji juga sempat diamankan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam perkara yang berbeda.
Menurut Herman Deru, persoalan hukum yang menimpa seorang pejabat merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak dapat digeneralisasi sebagai kesalahan institusi pemerintahan secara keseluruhan.
"Kalau terkait ini sebenarnya persoalan personal. Kita tidak bisa meraba-raba sebelum ada rilis resmi dari penegak hukum," ujar Herman Deru, Selasa (9/6/2026).
Ia mengimbau masyarakat untuk menunggu informasi resmi dari aparat penegak hukum dan tidak berspekulasi mengenai perkara yang sedang ditangani.
Herman Deru juga menilai peristiwa tersebut harus menjadi pelajaran dan peringatan bagi seluruh penyelenggara negara agar selalu menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
"Ini menjadi peringatan bagi semua, bukan hanya kepala daerah atau wakil kepala daerah, tetapi seluruh aparatur penyelenggara negara," katanya.
Meski demikian, Herman Deru memastikan roda pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ia meminta seluruh jajaran birokrasi tetap fokus menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing demi menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Yang paling penting adalah bagaimana pemerintahan tetap berjalan dengan baik dan layanan kepada masyarakat tetap optimal," tegasnya.
Selain pelayanan publik, Herman Deru juga mengingatkan agar program pembangunan yang telah direncanakan tetap berjalan sesuai target. Menurutnya, proses hukum yang menjerat individu tertentu tidak boleh menghambat agenda pembangunan daerah.
"Proses hukum tidak boleh mengganggu jalannya pembangunan. Itu yang harus tetap dijaga," pungkasnya.
Posting Komentar