Pemkot Prabumulih Perkuat Sinergi Pengentasan Kemiskinan, Bahas Program 3 Juta Rumah
SRIWIJAYA NEWS | PRABUMULIH – Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) menggelar Rapat Koordinasi dan Monitoring Program Pengentasan Kemiskinan serta Program Pembangunan 3 Juta Rumah di Ruang Rapat Lantai I Kantor Pemkot Prabumulih, Senin (27/7/2026).
Rapat dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Prabumulih, H. Elman, S.T., M.M., didampingi Kepala Dinas Perkim Kota Prabumulih, Enharudin, S.T., M.Si. Kegiatan tersebut juga dihadiri perwakilan Dinas Perkim Provinsi Sumatera Selatan, yakni Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provinsi Sumsel, Dr. H. Muhammad Senen Har, S.IP., M.Si.
Turut hadir Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Prabumulih, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Prabumulih.
Dalam sambutannya, Sekda H. Elman menegaskan bahwa program pengentasan kemiskinan dan penyediaan rumah layak huni merupakan salah satu program strategis nasional yang memerlukan sinergi seluruh perangkat daerah dan instansi terkait.
"Melalui rapat koordinasi ini diharapkan seluruh pihak memiliki persepsi yang sama, memperkuat koordinasi, serta menyusun langkah-langkah percepatan pelaksanaan program di Kota Prabumulih," ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Dinas Perkim juga memaparkan data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berdasarkan Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Tercatat sebanyak 245 unit RTLH di Kota Prabumulih, terdiri atas 83 unit yang memenuhi syarat (eligible) dan 162 unit yang belum memenuhi kriteria (not eligible) berdasarkan hasil verifikasi.
Selain itu, dipaparkan pula capaian Program Pembangunan 3 Juta Rumah Tahun 2026. Berdasarkan data Dinas Perkim Provinsi Sumatera Selatan per 23 Juni 2026, Kota Prabumulih telah merealisasikan pembangunan 399 unit Rumah Layak Huni (RLH), yang terdiri dari 388 unit melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan 11 unit melalui dukungan Corporate Social Responsibility (CSR).
Melalui rapat koordinasi ini, Pemkot Prabumulih berharap pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penyediaan rumah layak huni dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

Posting Komentar