Dprd Pali Gelar Rapat Paripurna Terkait Pembahasan 8 Raperda
Dalam rapat tersebut dihadiri 17 anggota Dewan dari 25 dari anggota Dewan yang ada.
Rapat paripurna dengan angeda penyampaian hasil laporan pansus, permintaan dari anggota dewan dengan secara lisan,penatanganan keputusan bersama 8 Rapeda sambutan Bupati PALI,dipimpin langsung oleh ketua DPRD PALI,Soemarjono yang dihadiri Bupati Ir.Heri Amalindo.MM.
Hasil laporan kerja pansus dibacakan oleh ketua pansus, H.Asri .AG. DPRD cuma membentuk satu pansus, semuanya terlibat langsung dalam membahas, mengkaji dan melnilai 8 Rapeda tahun 2019 kata, H Asri.
Walaupun dengan waktu yang singkat, dibacakan H Asri bahwa pansus berusaha memberi masukan dengan melalui rapat kordinasi,kunjungan kerja dan konsultasi di beberapa kementerian.
Dalam membacakan hasil laporan kerja pansus, H Asri menyebutkan beberapa masukan terhadap 8 terhadap yang diajukan pemkab PALI, diantaranya menyoroti mahalnya tarif kelas 3 RSUD Talang Ubi.
"setelah kami bandingkan dengan beberapa rumah sakit, ternyata tarif di RSUD Talang Ubi cukup mahal, ini perlu pembenahan administrasi dengan tidak mengenyampingkan pelayanan, pungkasnya
Adapun 8 Raperda yang dibahas adalah 1.Penyelenggaraan PPPA, 2.Administrasi kependudukan dan catatan sipil, 3.pengakatan pemberhetian perangkat desa. 4.Badan permusyawaratan Desa (BPD) 5.Rancana induk pembanguna pariwisata daerah 6.pengeloan keuang daerah, 7.perubahan atas perubahan perda nomor 5 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah. 8.tarif layanan kelas 3RSUD Talang Ubi.
Setelah paparan hasil laporan kerja pansus, selanjutnya pimpinan paripurna meminta persetujuan dari anggota dewan secara lisan,dan secara bulat.seluruh anggota dewan yang hadir menyetujui pembahasan 8 Raperda yang diajukan pemda PALI,
Sementara itu.Bupati PALI mengapresiasi DPRD PALI yang menyetujui 8 Raperda. Atas nama pemerintah, kami mengapresiasi terhadap DPRD PALI yang telah membahas dan memberi masukan serta kritik terhadap Raperda hasil pembahasan ini akan kami sampaikan ke Guburnur untuk senlanjutnya ditetapkan menjadi perda, tutup Bupati.(Redi)
Posting Komentar