Wabup Muara Enim H Juarsah Ditunjuk Sebagai Pelaksana Harian Bupati Muara Enim
Keputusan tersebut diambil pasca-ditetapkannya status tersangka terhadap Bupati Muaraenim, H Ahmad Yani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
Penyerahan surat penunjukkan Plh Bupati Muaraenim tersebut berlangsung di Ruang Rapat Gubernur Sumsel di Griya Agung Palembang, Rabu (4/9/2019) malam.
Diwawancarai usai menyerahkan surat tersebut, Herman Deru mengaku, sengaja tak memberikan ucapan ucapan selamat secara khusus kepada Juarsah mengingat kondisi saat ini dalam keprihatinan.
“Setelah mandat ini saya berikan, keinginan saya pulihkan dulu kepercayaan masyarakat, bahwa tidak ada pembangunan yang baik kalau tidak ada kepercayaan masyarakat,” ujarnya di hadapan awak media.
Pada kesempatan itu, Herman Deru tak lupa berpesan kepada Juarsah supaya menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
Sedangkan mengenai kebijakan yang bersifat prinsip atau strategis, ia meminta Plh Bupati Muaraenim berkoordinasi terlebih dahulu dengan Gubernur Sumsel.
“Perlu diingat satu hal lagi, saat ini Plh belum boleh menggunakan fasilitas Bupati. Seperti mobil dinas atau tanda jabatan yang biasa digunakan seorang bupati. Karena bagaimana pun kita harus tetap menghormati Bupati definitif yang saat ini tengah bermasalah,” tegasnya.
Suasana rapat terkait penyerahan surat penunjukkan Plh Bupati Muaraenim yang dipimpin Gubernur Sumsel H Herman Deru di Ruang Rapat Gubernur Sumsel di Griya Agung, Rabu (4/9/2019) malam.
Sebelumnya, saat ditemui awak media usai mengikuti rapat paripurna di Gedung DPRD Muaraenim pagi tadi, Juarsah sempat meneteskan air mata dan mengeluarkan suara parau saat diwawancarai seputar kasus OTT KPK yang menimpa orang nomor satu di Bumi Serasan Sekundang
“Kita prihatin dan sedih atas kejadian ini, semuanya kita serahkan pada penegak hukum. Kita percayakan pada mereka. Ini adalah musibah bagi kita Kabupaten Muaraenim, dan kita percayakan pada penegak hukum,” jelas Juarsah.
Dia mengaku belum bisa berbuat apa-apa pasca musibah OTT tersebut.
“Saya belum bisa berbuat apa apa. Saya akan menunggu petunjuk dari bapak Gubernur,” jelasnya.
Meski demikian, Juarsah mengaku, apa yang menjadi kerja Pemkab Muaraenim tidak akan terhambat dalam memberikan pelayanan pada masyarakat dan akan tetap berjalan tetap seperti biasa.
Dia juga menegaskan, apa yang menjadi visi dan misi bupati dan wakil bupati akan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Ketika ditanya mengenai 16 paket proyek jalan di Dinas PUPR yang menjadi pemicu OTT KPK, dia tidak bersedia menjawabnya.
“Kita tidak tahu menahu masalah apa-apa yang terjadi. Kita lihat saja proses hukum yang berjalan. Mudah-mudahan kita doakan bapak Bupati bisa melalui proses hukum yang berjalan sehingga bisa terlepas dari tuduhan itu,” tegasnya. (Edward)
Posting Komentar