Bupati Minta Anggota DPR- RI Komisi VI, H. Askweni Perjuangkan Pemerataan dan Kehandalan Listrik di Muara Enim .

Redaksi Selasa, Oktober 14, 2025 0

14 Oktober 2025

SRIWIJAYA NEWS | Muara Enim ,--Bupati Muara Enim H Edison , SH ,M.Hum  menerima kunjungan Anggota DPR RI Komisi VI, H. Askweni, S.Pd., di Balai Agung Serasan Sekundang (BASS), Selasa (14/10/2025).

Dalam sambutannya, Bupati Muara Enim menegaskan Pemerintah Kabupaten Muara Enim ,Sumsel , meminta dukungan dari legislatif pusat untuk mewujudkan pemerataan serta kehandalan akses listrik diwilayah Kabupaten Muara Enim. 

Menurutnya ,  belum ratanya akses listrik serta sering terjadi pemadaman menimbulkan dampak bagi pembangunan daerah, sehingga diperlukan dorongan dan komitmen dari PLN, selaku BUMN penyediaan listrik nasional. 

Kepada politisi Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) tersebut, Bupati mengharapkan dukungan dari jajaran Komisi VI yang membidangi pengawasan BUMN khususnya PLN, agar perjuangkan aspirasi masyarakat Kab. Muara Enim untuk menghadirkan layanan kelistrikan yang prima di Bumi Serasan Sekundang. 

Disisi lain,  Bupati juga meminta Komisi VI yang memiliki peran pengawasan terhadap BUMN untuk mendorong pelaksanaan penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) dilakukan secara transparan dan merata di Kab. Muara Enim. Untuk diketahui, wilayah Kab. Muara Enim memiliki sejumlah BUMN dan anak BUMN yang beroperasional diantaranya PT. Bukit Asam, PLN, serta PT Kereta Api Indonesia (PT. KAI).

Pada pertemuan itu, Anggota DPR RI, H. Askweni turut didampingi Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim dari Fraksi PKS yakni Hj. Titit Susanti, S.Pd., M.M., Suryadi, S.E.,  Sheri Yosi Maser, S.Apt., dan Jon Dries, S.T., M.M., mengapresiasi pertemuan dengan Bupati Muara Enim sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi, sekaligus ajang mempererat hubungan pemerintah daerah dengan wakil rakyat di pusat.

 Askweni menegaskan siap memperjuangkan aspirasi masyarakat Kab. Muara Enim. Kemudian terkait kebijakan pengurangan anggaran transfer ke daerah (TKD) dari pusat.

 " Semoga hal ini tak menjadi kendala bagi Pemerintah daerah untuk memacu pembangunan. Menurutnya pengurangan TKD sebagai cara untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih efisien dan fokus kepada program prioritas yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat," harapnya.(DP)

.