Komisi II - APM dan PT AMS Sepakati Rekrutmen Karyawan Transparan, Santon Dorong Terbitkan Perwako Perusahan di Prabumulih Wajib Miliki Kantor
# Santon Dorong Terbitnya Perwako Perusahaan berinvestasi di Prabumulih Wajib Ada Kantor
SRIWIJAYA NEWS | Prabumulih ,--Komisi II DPRD Prabumulih menggelar pertemuan dengan LSM Aliansi Prabumulih menggugat (APM) dan PT WBR- AMS di ruang rapat terkait perekrutan karyawan serta keberadaan kantor perwakilan perusahaan yang beroperasi diwilayah Prabumulih .
Pertemuan di ruang BANGGAR DPRD Prabumulih ,Selasa (27/01/26).LMS APM menyoroti terkait perekrutan tenaga kerja di PT WBR- AMS yang dinilai tidak transparan . Selain itu, sebagai wakil masyarakat , mantan anggota DPRD Prabumulih ini menyayangkan keberadaan PT AMS yang belum memiliki kantor perwakilan perusahaan di Prabumulih.
" Kami telah dua kali bersurat kepada pihak AMS namun tidak direspon.parahnya lagi menurut disnaker karyawannya belum ada yang terdaftar , biarpun hanya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu alias PKWT ," terang Adi Susanto ,Ketua APM Pusat didampingi Abi Rahmad Rizky, Ketua APM Prabumulih kepada media.
Aktivis senior yang akrab disapa Santon ini bahkan menyatangkan proses perekrutan 30 tenaga kerja di PT AMS tersebutpun tidak terdaftar di Disnaker .
" Alangkah bagus nya jika perekrutan karyawan tersebut melapor ke Disnaker Prabumulih .Walupun am sklil namun area kejanya resiko tinggi , jika mereka melapor atau ada kantor perwakilan akan menambah pendapatan Prabumulih," katanya.
Untuk itu Pria berkaca mata ini mendorong Pemerintah Kota Prabumulih agar menerbitkan Perwako bagi perusahaan yang mencari income dan berinvestasi di Prabumulih harus mendaftar di Disnaker agar pendapatan Prabumulih meningkat .
" Disnaker dan DPRD harus menyampaikan aspirasi ini kepada wali kota agar diterbitkan Perwako. Setiap perusahaan, khususnya yang bergerak di sektor minyak dan gas, wajib memiliki kantor di Prabumulih,” katanya
Adi Susanto mengungkap bahwa pertemuan ini menghasilkan kesepakatan poin kesepakatan bahwasanya rekrutmen karyawan harus transparans melalui disnaker dan perusahaan yang bergerak di Prabumulih wajib memiliki kantor meskipun durasinya tidak lama.
Sedangkan perwakilan PT AMS mengaku bahwa selama ini hanya kesalahan komunikasi yang tidak berjalan sebagainmana mestinya dan pada prinsipnya , pihaknya siap membangun komunikasi yang baik terhadap semua pihak termasuk APM.
" Ini hanya miskomunikasi saja, kita siap komunikasi kok.terkait rekrutmen karyawan tersebut kan 85 persennya dari Prabumulih. Belum karyawan am skill yang tidak termasuk kontrak dengan Pertamina .
Ia juga mengungkap bahwa pihaknya siap mengikuti apa yang menjadi ketentuan Pemerintah daerah dan Pertamina termasuk harus memiliki kantor perwakilan di Prabumulih .
" Kita siap saja jika harus ada kantor di Prabumulih , walupun durasinya tidak lama," ucapnya
Sementara itu Senada , Ketua Komisi II DPRD Prabumulih, Feri Alwi didampingi anggota Welizar dan Suherli Berlian mengungkap bahwa pertemuan antara Pertamina Field Limau, PT AMS dan Komisi II menghasilkan sejumlah poin kesepakatan yang ditandatangi oleh para pihak .
Kesepakatan tersebut meliputi kewajiban rekrutmen tenaga kerja secara transparan, pemenuhan hak-hak karyawan termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta kewajiban perusahaan memiliki kantor di Prabumulih.
" Meskipun hanya kantor perwakilan , jadi jika ada masyarakat yang membutuhkan informasi tidak tersumbat ," katanya.
Tidak hanya batas itu,Ketua PAN Prabumulih ini juga menyebut perusahaan yang bergerak di Prabumulih harus memberikan kontribusi nyata yang bisa menambah kantong pendapatan Prabumuih melalui Pendapatan Asli Daerah ( PAD).
" Harus ada kontribusi bagi PAD Prabumulih dan CSRnya juga wajib disalurkan kepada masyarakat di wilayah operasi sehingga benar benar bermanfaat langsung bagi masyarakat , Ini bukan hanya untuk PT WBR- AMS saja, namun untuk seluruh perusahaan , " tutupnya.( ad)
Posting Komentar