Header Ads

Kejahatan Narkoba Dan Senpi Ilegal Mengalami Peningkatan Di Prabumulih

PRABUMULIH, SRINE. Com--Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Prabumulih menggelar pemusnahan barang bukti, Kamis (19/7/2018) di Kantor Kajari Jalan A Yani Kelurahan Prabujaya, Prabumulih Timur.

Dalam acara tersebut tampak hadir Pejabat Wako Prabumulih H Richard Cahaya,Ketua DPRD Ahmad Palo, Waka Polres Kompol Harris Barata, Sik,Kajari Husein Atmaja, Ketua MUI HM Amin, Danpom, Kepala BNN Ibnu Mudzakir dan Kepala Pengadilan Said Admaja.

Barang Bukti yang dimusnahkan berupa Daun Ganja seberat 3,5 Kg dan 46 paket,52 butir Ekstasi, 409,962 Gram dan 259 paket sabu, 35 pucuk senjata api berikut 23 butir peluru dan 40 bilah senjata tajam.

Kajari Prabumulih, Hoesin Atmaja menyampaikan, pemusnahan barang bukti rutin dilakukan pihaknya tiap satu tahun sekali bertepatan dengan Hut  Bakti Adhyaksa.


"Di HUT Bakti Adhyaksa ke -58 ini pun demikian. Dari tahun 2014 -2018 mengalami kenaikan dalam jumlah cukup besar. Pada 2014 terjadi 61 kasus dan mengalami kenaikan pada 2015 menjadi 77 kasus. Di tahun 2016 kembali naik menjadi 112 kasus dan kembali meningkat di tahun 2017 diangka 154 kasus. Hingga juni 2018 telah terjadi  45 Perkara", ungkap nya.


Namun tambah nya, kenaikan tersebut hampir terjadi di seluruh daerah, bahkan hukuman tinggipun tak mampu memberikan efek jerah pada pelaku karena ketergantungan

"Secara makro harus dipikirkan cara pencegahan karena dampaknya sdh luar biasa.karena yang sudah menggunakan narkoba sulit untuk keluar. Namun kita apresiasi atas kinerja BNN dan Kepolisian yang telah bekerja dengan baik",katanya.


Wako Richard  semua tahu kejahatan narkoba meningkat. Lepas penuh olehnya tanpa dipungkiri. Prabumulih strategi bagi pelaku kejahatan. Tinggal bagaimana pencegahan yang melibatkan tokoh masyarakat pemerintah bukan tugas pihak keamanan saja. Pengambilan keputusan dengan hukuman tinggi mungkin menjadi rem bagi pelaku kejahatan.

Untuk itu perlu diambil langkah -langkah konkret dalam menekan penyalahgunaan narkoba. Selama ini program pemerintah masih kurang dalam melibatkan unsur masyarakat dan tokoh masyarakat.

"Satgas narkoba yang melibatkan unsur pemerintah kota prabumulih baru dibentuk tahun 2018 ini tentu saja hasilnya baru akan terlihat tahun depan", ujar Richard saat wawancara dengan awak media.

Sementara Ketua DPRD Prabumulih Ahmad Palo mengatakan bahwa hukuman maksimal atau tinggi yang selama ini diterapkan ternyata belum mampu mengurangi penyalahgunaan narkotika.

"Jadi kita harus kedepankan pencegahan dalam bentuk sosialisasi yang terus menerus mengenai dampak dan bahayanya menggunakan narkotika.", tegasnya.

Tidak ada komentar

Gambar tema oleh rajareddychadive. Diberdayakan oleh Blogger.