Pemkab OKI Fokus Pemkab OKI Fokus Turunkan Angka Kemiskinan Angka Kemiskinan

Redaksi Selasa, Maret 05, 2019 0

Kayuagung, SRINE.com-Wakil Bupati Ogan Komering Ilir (Wabup OKI) HM. Djakfar Shodiq optimis angka kemiskinan di OKI akan terus turun yang pada tahun ini tercatat telah mencapai 15,28 persen. Karena di Sumsel, OKI berada pada urutan ke empat kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi. Untuk itu, Pemkab OKI menargetkan penurunan hingga 5,30 persen atau turun menjadi 9.98 persen.

“Saya berkeyakinan jika kita semua bekerja keras, memaksimalkan potensi serta bersinergi, penurunan kemiskinan 1 digit bisa kita capai,” ungkap Wakil Bupati OKI HM. Djakfar Shodiq saat membuka raker tim pengendali kemiskinan Kabupaten OKI di aula Bappeda OKI, Senin (4/3/2019).

Menurut Shodiq, pemerintah telah berupaya menekan angka kemiskinan melalui program pro poor yand digulirkan.

“Semua sudah bekerja sekarang, kita pastikan agar program pro kemiskinan itu tepat sasaran. Data kemiskinan jangan ditutup-tutupi, dan OPD diminta untuk evaluasi output program yang sudah digelontor ke masyarakat sudah mengena belum,” tungkas Shodiq.

Sementara itu Kepala Bappeda OKI Makruf, CM, S. IP mengungkapkan penanganan masalah kemiskinan di Ogan Komering Ilir dihadapkan beberapa persoalan, seperti basis data kemiskinan yang belum satu data, kondisi masyarakat yang dinamis, dan data masih bersifat rahasia.

“Khusus di OKI, penurunan angka kemiskinan sudah ada namun belum signifikan yang disebebkan beberap faktor,” ungkap Makrup.

Faktor tersebut, dijelaskan Makruf, antara lain kondisi geografis Kabupaten OKI, program penanganan kemiskinan dari kementerian dan lembaga yang masih belum terintegrasi, ego sektoral, serta belum optimalnya Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang ada di Ogan Komering Ilir.

Untuk itu, menurut Makruf, Pemkab OKI telah merancang langkah strategis penurunan kemiskinan melalui 3 (tiga) langkah, yaitu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui program perbaikan rumah layak huni, Jamkesmas dan pendidikan gratis. Peningkatan pendapatan keluarga miskin melalui bantuan sarana prasana pertanian/perkebunan, bantuan ternak, kelompok usaha kreatif dan program padat karya serta akan membentuk Unit Penanganan Teknis (UPT) penanggulangan kemiskinan.

“Seperti daerah lain sudah berhasil menangani kemiskinan. Kami sarankan untuk dibentuk UPT khusus penanggulangan kemiskinan yang tugasnya mengupdate data kemiskinan, evaluasi kualitatif dan kuantitatif program-program pro poor,” tutup Makruf