Tidak Memenuhi Syarat Masa Kerja dan Keaktifan Akan Di Coret , Nasib 68 PPPK Prabumulih Terancam
SRIWIJAYA NEWS | Prabumulih, 16 Juli 2025 — Drama Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Prabumulih terus terjadi, mulai nasib 154 honorer yang tak gagal lulus , kini isu kecurangan kelulusan 68 nama yang dinyatakan lolos tahap II tiba-tiba naik kepermukaan , awan gelap berupa dugaan data siluman ini muncul mencoreng proses seleksi dan menodai harapan para honorer sejati.
Semua bermula pada 8 Juli 2025, saat Tobri dan 154 tenaga honorer kategori R3 menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Prabumulih. Seruan mereka satu: usut tuntas kecurangan! Mereka menuding ada nama-nama tak dikenal yang muncul dalam daftar kelulusan PPPK — orang-orang yang bahkan tidak pernah tercatat sebagai honorer resmi.
“Ada yang belum dua tahun kerja, bahkan belum pernah tercatat jadi honorer, tapi bisa lolos PPPK. Ini data siluman!” ujar Tobri lantang, meski ia mengakui tak memiliki bukti kuat. Karena itu, ia mendesak DPRD dan Pemkot membentuk tim independen untuk investigasi menyeluruh.
Walikota Prabumulih akrab disapa Cak Arlan Saat dikonfirmasi usai Rapat Paripurna LPJ, mengatakan bahwa yang honorer pasti dilantik, sedangkan untuk informasi data siluman akan dicari dulu kebenarannya.
" Semua honorer diusahakan untuk dilantik, termasuk yang belum lulussebanyakn154 orang, untuk data siluman kita cari dulu benar tidaknya," ujar Cak Arlan .
Pernyataan itu tentu saja menjadi angin segar bagi 154 honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun yang gagal lulus .Bagaimana mungkin, proses seleksi yang harusnya adil, malah meloloskan yang tak memenuhi syarat?
BKPSDM Bergerak: Data Diinvestigasi, Kelulusan Terancam. Kepala BKPSDM Prabumulih, Efran, mengonfirmasi bahwa proses verifikasi ulang telah dimulai, sesuai instruksi langsung dari Walikota.
“PPPK yang tidak memenuhi syarat baik dari masa kerja maupun keaktifan di instansi akan kita batalkan kelulusannya,” tegas Efran.
Menurutnya, langkah ini diambil demi menegakkan transparansi, keadilan, dan integritas dalam rekrutmen ASN. "Kami tidak ingin ada penyusup atau nama yang diselundupkan tanpa hak,” ujarnya.
Apa Sebenarnya yang terjadi. Sumber internal yang enggan disebutkan namanya menyebut bahwa data siluman ini diduga kuat muncul dari celah dalam sistem verifikasi awal. Ada kemungkinan adanya pihak-pihak yang bermain dengan data administrasi, bahkan ada yang ‘menitipkan’ nama untuk ikut seleksi.
Pertanyaannya: siapa yang bermain? Siapa yang diuntungkan?
Tim Inspektorat kini tengah menyisir kembali berkas-berkas kelulusan, memeriksa kesesuaian masa kerja dan keaktifan berdasarkan regulasi PPPK. Namun, belum ada kejelasan apakah temuan ini akan bermuara pada sanksi pidana, atau sekadar pembatalan administratif.
Nasib 68 PPPK Bakal jadi Pengangguran.
Sementara itu, nasib 68 nama yang sudah lebih dulu disambut keluarganya dengan haru kini berubah jadi mimpi buruk. Jika terbukti tidak memenuhi syarat, kelulusan mereka akan dibatalkan. Tetapi bagaimana jika ada korban salah data? Siapa yang akan bertanggung jawab?
Dan lebih dari itu, bagaimana dengan kepercayaan publik terhadap Pemkot Prabumulih?
Akhir yang Masih Terbuka. Kasus ini masih berjalan, dan publik menunggu jawaban pasti: apakah ini akan menjadi pembelajaran serius, atau sekadar badai kecil yang hilang tertiup angin?
Yang pasti, di tengah hiruk pikuk birokrasi, ada ratusan honorer tulus yang menanti keadilan — bukan sekadar untuk status ASN, tapi untuk pengakuan atas dedikasi yang telah mereka berikan selama bertahun-tahun.
Posting Komentar