Ratusan Massa LSM APM Gelar Aksi Di PT Pertamina Prabumulih , Seruhkan 13 Tuntutan
SRIWIJAYA NEWS | Prabumulih ,- Ratusan massa yang menamakan dirinya LSM Aliansi Prabumulih Menggugat ( APM) menggelar aksi damai dikantor Pertamina Prabumulih pada Selasa (21/4/26).
Dalam orasinya , Ketua Umum LSM Aliansi Prabumulih menggugat ( APM) ,Adi Susanto SE didampingi Ketua APM Abi Rahmad Rizky menyeruhkan 13 tuntutan diantaranya terkait rekrutmen tenaga kerja dan dana Corporate Social Responsibility (CSR ) perusahaan yang beroperasi di Bumi Seinggok- Sepemunyian.
Selain itu , massa juga menyoroti Dana Bagi Hasil (DBH), hingga persoalan zonasi di sekitar wilayah operasional perusahaan.
" Alhamdullilah aksi di PT Pertamina terkait PDC, PDSI dan perusahaan lainnya berjalan sukses , apa yang menjadi aspirasi telah disampaikan sebagai bentuk kepekaan APM terhadap kondisi masyarakat sekitar yang dinilai belum mendapatkan dampak maksimal dari keberadaan perusahaan.Aksi kami akan dilanjutkan di wakil rakyat," tegas Adi.
Aktivis senior Prabumulih yang akrab disapa Santon ini membeberkan , pihaknya menyoroti terkait proses rekrutmen tenaga kerja di beberapa perusahaan yang nilai tidak transparan dan belum memenuhi asas keadilan .
" Seleksi layaknya dilakukan secara terbuka, melibatkan pihak independen, legislatif, media, pemerintah, dan perusahaan.Jangan terkesan eksklusif yang mengundang kecurigaan masyarakat .
“Kalau memang transparan, harus ada tes tertulis terbuka, melibatkan pihak independen, legislatif, media, dan pemerintah. Jangan eksklusif. Kalau seperti ini masyarakat akan terus curiga,” katanya.
Tidak hanya itu, APM juga mendorong agar perusahaan yang beroperasi di Prabumulih dapat berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD) melalui dana bagi hasil.
" Jangan hanya mencari uang dan merusak tanah Prabumulih saja , tapi harus ada kontribusi bagi kajuan Prabumulih .
Santon juga meminta DPRD untuk menegaskan regulasi melalui perda, khususnya terkait hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitar.
Menurutnya , beberapa poin utama yang disoroti antara lain dana CSR, DBH, ketenagakerjaan, keterbukaan informasi, hingga masalah zonasi rendah dan tinggi di area sekitar PT Pertamina yang dinilai perlu pengawasan ketat sesuai aturan RTRW dan RDTR.
Disisi lain, persoalan perlintasan kereta Api (KA) juga menjadi perhatian serius karena dianggap sangat meresahkan masyarakat dan menyebabkan kemacetan yang mengganggu aktivitas warga Kota Prabumulih.
“Masalah perlintasan ini sangat meresahkan. Masyarakat terganggu dalam beraktivitas. Ini harus menjadi perhatian serius dan perlu solusi nyata,” tegasnya.
Ia minta DPRD untuk menegaskan regulasi melalui perda, khususnya terkait hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitar.
Adi menyebut , keberadaan perusahaan besar di Prabumulih seharusnya membawa manfaat nyata dan memelihara kondisi harmonis bagi masyarakat sekitar, bukan justru menimbulkan ketimpangan dan keresahan sosial.
" Kami akan membawa seluruh persoalan yang dinilai merugikan masyarakat ke DPRD Kota Prabumulih pada 29 April mendatang dengan membawa massa yang lebih besar lagi.
Aksi berjalan damai dibawa pengamanan anggota Polres Prabumulih dan TNI dan ditutup dengan penyerahan berkas tuntutan dari APM kepada pihak PDSI. @d)
Posting Komentar