DPRD Prabumulih Gelar Reses Masa Persidangan III, Warga Sampaikan Aspirasi Air Bersih hingga Pembangunan Infrastruktur

Redaksi Sabtu, Agustus 22, 2026 0

PRABUMULIH, SRIWIJAYA NEWS — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih menggelar reses masa persidangan III tahun 2026 di sejumlah daerah pemilihan (dapil). Kegiatan tersebut melibatkan lurah, camat, masyarakat serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, Sabtu (22/08/26).

Reses menjadi momentum bagi para wakil rakyat untuk menyerap dan menampung berbagai aspirasi masyarakat di masing-masing daerah pemilihan sebagai bahan pembahasan dan tindak lanjut pemerintah daerah.

Untuk Dapil I Prabumulih Timur, kegiatan reses dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Prabumulih, H. Deni Victoria, S.H., M.Si., bersama anggota DPRD Aryono, Welizar, H.M. Rasyid, S.Ag., M.M., Evy Susanty, Nicko Adha Pradana, Iswanto, Hartono Hamid, H. Hendriansyah, Davina Marsyah Tahira, Hj. Herawaty dan Ben Heri.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah warga menyampaikan keluhan terkait pengelolaan sampah serta mengusulkan pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih, terutama menghadapi kondisi musim kemarau.

Terkait usulan sumur bor, Gunawan Nopindra dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) menjelaskan bahwa pembangunan sumur bor pada tahun ini telah dianggarkan dalam APBD induk sebanyak tiga titik.

"Sumur bor tersebut berada di Kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur, Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, serta Kelurahan Tebing Tanah Putih, Kecamatan Prabumulih Barat," jelasnya.

Menurutnya, sejumlah usulan pembangunan sumur bor di wilayah lainnya juga telah disampaikan kepada DPRD.

"Untuk pengajuan di daerah lain sudah disampaikan kepada dewan, semoga bisa direalisasikan," katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Prabumulih H. Deni Victoria menegaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan ditampung dan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan program pembangunan.

"Setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat akan kita tampung. Selanjutnya akan dilihat mana yang lebih prioritas dan benar-benar dibutuhkan masyarakat," ujarnya, Sabtu (22/08/26).

Ia mengatakan, kondisi keuangan daerah saat ini masih terdampak kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Karena itu, setiap usulan yang masuk akan dipertimbangkan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat.

"Mengingat keuangan daerah saat ini masih terdampak efisiensi oleh pemerintah pusat, untuk itu setiap usulan yang masuk akan dilihat mana yang lebih prioritas," tegasnya.

Reses Dapil III

Sementara itu, anggota DPRD dari Dapil III yang meliputi Kecamatan Prabumulih Utara dan Cambai menggelar reses di Kantor Camat Cambai.

Kegiatan tersebut dihadiri anggota DPRD Ahmad Riza, Diswan Purwaka, Rizky Darmawan, Anisa Meida Skhafira, S.H., Adha Nahar Dian Jaya, Rofika Susanti, S.IP., H. Zainuddin dan Ade Irama.

Camat Cambai, Hendri, S.H., menyampaikan apresiasi kepada anggota DPRD Prabumulih yang telah melaksanakan reses di wilayah Kecamatan Cambai untuk menyerap aspirasi masyarakat.

"Silakan apa yang menjadi usulan untuk disampaikan kepada dewan yang hadir, semoga dapat direalisasikan," harapnya.

Hendri juga menyampaikan salah satu usulan masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan, khususnya perekaman KTP elektronik. Warga berharap perekaman KTP dapat dilakukan di kantor kecamatan sehingga masyarakat tidak perlu datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Reses Dapil II

Untuk Dapil II yang meliputi Kecamatan Rambang Kapak Tengah (RKT), kegiatan reses digelar di Kantor Camat RKT dan dipimpin Wakil Ketua DPRD Prabumulih, Ir. H. Dipe Anom.

Ia didampingi Feri Alwi, S.H., M.H., Leoni Ayu Pratiwi, S.H., M.H., Riza Apriansyah, S.H., Pena Harianti, S.H., Hj. Nurlisna, S.H., M. Faris Pramudia, A.Md., Apriansyah, S.T., M.H., H. Erwandi, B.Sc., dan Suherli Berlian.

Berdasarkan pantauan, seluruh rangkaian kegiatan reses berlangsung aman dan lancar. Masyarakat yang hadir tampak antusias menyampaikan berbagai aspirasi dan usulan yang dinilai menjadi kebutuhan di wilayah masing-masing.

Berbagai aspirasi tersebut selanjutnya akan menjadi bahan bagi anggota DPRD untuk diperjuangkan sesuai skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.(ADV).